Minggu, 16 Mei 2021, WIB

Breaking News

Selasa, 20 Apr 2021, 14:45:12 WIB, 42 View Administrator, Kategori : Bawaslu Kabupaten

 

KAJEN- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Heru Cahyono mengatakan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berbeda dari segi regulasinya, akan tetapi secara prosedural memiliki persamaan. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Bincang Santai Tapi Penting #5 (Canting #5) yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan di Studio Canting Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Jalan andurorejo, Kajen, Selasa (20/4).

“Dari segi regulasi penyelesaian sengketa pada Pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017, sedangkan pada sengketa Pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016. Adapun persamaan dari keduanya terletak pada kewenangannya, dalam menyelesaikan permohonan sengketa kita harus menyelesaikan dengan jangka waktu 12 hari” Ujar Heru.

Heru menambahkan, dalam menyelesaikan sengketa dalam kurun waktu 12 hari itu dibagi menjadi beberapa tahapan atau proses, kalau di Pilkada 2 (Dua) hari sebelumnya disebut musyawarah tertutup, lalu 10 (Sepuluh) hari setelahnya dilakukan musyawarah terbuka. Kemudian di Pemilu tidak menggunakan istilah demikian, Adapun 2 (dua) hari sebelumnya disebut dengan proses mediasi dimana Bawaslu sebagai mediatornya, lalu di 10 (Sepuluh) hari berikutnya dilakukan tahapan ajudikasi (pembuktian melalui proses persidangan).

Dalam perbincangan ini, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Ahmad Dzul Fahmi juga turut menjelaskan berkaitan dengan kerugian yang mengakibatkan timbulnya sengketa.

“Kerugian ini diakibatkan atas tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu/pemilihan lainnya, suatu contoh peserta pemilu yang satu memasang gambar, lalu besoknya peserta lain juga memasang gambar tepat didepan gambar yang telah dipasangnya, sehingga peserta yang pertama memasang gambar tersebut merasa dirugikan, akhirnya dari situ bisa timbul permohonan penyelesaian sengketa” Jelas Fahmi.

Ada beberapa jenis sengketa dalam Pemilu dan Pilkada, yang pertama adalah sengketa antar peserta dengan penyelenggara, dan yang kedua adalah yang sengketa antar peserta dengan peserta lainnya.

Adapun objek dalam sengketa Pemilu/Pemilihan yakni Surat Keputusan KPU yang bersifat final dan mengikat yang menyebabkan hak peserta Pemilu/Pemilihan dirugikan secara langsung, sengketa akibat Tindakan peserta yang menyebabkan hak peserta lainnya dirugikan secara langsung, serta Berita acara yang dikeluarkan oleh KPU.


Laporan: Agus Salim
Editor: Humas Bawaslu Kab. Pekalongan



MoU dengan Baznas, Abhan: Bisa Cegah Zakat untuk Politik Praktis
Kamis, 06 Mei 2021, 09:47:05 WIB, Dibaca : 17 Kali
Bawaslu se-Indonesia Gelar Doa Bersama Korban KRI Nanggala 402
Selasa, 27 Apr 2021, 13:21:17 WIB, Dibaca : 25 Kali
Laksanakan Reformasi Birokrasi, Bawaslu Terus Upayakan Pembangunan Zona WBK dan WBBM
Jumat, 23 Apr 2021, 09:00:50 WIB, Dibaca : 42 Kali

Tuliskan Komentar