Sabtu, 31 Juli 2021, WIB

Breaking News

Rabu, 30 Jun 2021, 10:42:41 WIB, 41 View Administrator, Kategori : Bawaslu Kabupaten

 

KAJEN- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan menggelar acara Canting edisi ke-8 dengan Tema Mediasi Dalam Sengketa Proses Pemilu. Acara ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan melalui Live Streaming di akun Youtube Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Selasa (29/6).

Acara tersebut dilakukan dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya mengenai mediasi dalam pemilu. Dalam paparannya, Ketua Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Ahmad Dzul Fahmi mengatakan bahwa mediasi dalam pemilu itu merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan para pihak ketika ada proses penyelesaian sengketa. Sehingga apabila proses mediasi ini tidak menemukan kesepakatan, nanti proses penyelesaian sengketa ini dilanjutkan ke dalam tahap ajudikasi.

“Dalam tahapan ajudikasi, Bawaslu yang membuat keputusan. Pada intinya dalam proses penyelesaian sengketa, diharapkan bisa diterima oleh para pihak” Papar Fahmi.

Kemudian Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mokhamad Bahrizal turut menyampaikan mengenai dasar hukum kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.

“Dasar hukumnya ada di pasal 95 huruf d Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu untuk Bawaslu kabupaten/kota terletak pada pasal 103” Ungkap Bahrizal.

Lantas siapakah para pihak dalam sengketa pemilu, Fahmi menambahkan Para Pihak dalam sengketa proses pemilu terbagi menjadi pemohon, termohon, dan pihak terkait. Pemohon seperti partai politik calon peserta pemilu yang telah terdaftar di KPU, partai politik peserta pemilu, calon anggota dewan yang tercantum dalam DCT dan sebagainya. Sedangkan untuk Termohon yakni KPU, dan pihak terkaitnya adalah partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT, Pasangan calon dan sebagainya sesuai pasal 9 Perbawaslu No 18 Tahun 2017 yang merasa dirugikan atas penyelesaian sengketa proses pemilu dapat menjadi pihak terkait.

“Cuman kalau masih didalam mediasi ya adanya antara pihak pemohon dan termohon karena harapannya ada kesepakatan damai” Jelasnya.

Jika dalam pemilihan, kita mengenal musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Ini hanya istilah saja, pada dasarnya sama, musyawarah tertutup itu mediasi dan musyawarah terbuka adalah ajudikasi.


Laporan: Agus Salim
Editor: Tim Humas Bawaslu Kab. Pekalongan



Bawaslu Gelar Doa Bersama, Abhan: Ikhtiar dan Harapan Agar Pandemi Cepat Berlalu
Senin, 12 Jul 2021, 14:02:18 WIB, Dibaca : 26 Kali
Enam Kali Bawaslu Terima WTP, Abhan: Bisa Jadi Motivasi agar Semakin Baik
Senin, 12 Jul 2021, 13:56:49 WIB, Dibaca : 24 Kali
BELAJAR MELAWAN HOAKS PEMILU DARI EROPA
Senin, 05 Jul 2021, 21:06:30 WIB, Dibaca : 43 Kali

Tuliskan Komentar