Tantangan Pemilu 2024 Lebih Berat, Bawaslu Perkuat Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kabupaten Pekalongan mengadakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam mengawasi pemilu 2024, Selasa (19/09/2023) di Hotel Dafam Pekalongan.
 
Berbagai organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan dan media yang ada di Pekalongan diundang untuk berdiskusi dan bertukar pikiran untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yang lebih baik.
 
Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mohamad Tohir mengatakan tantangan pengawasan pemilu 2024 lebih berat dan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. oleh karena itu perlu kolaborasi dengan berbagai pihak.
 
"Tantangan pengawasan di pemilu 2024 akan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Ini adalah pemilu serentak lebih berat. Pemilu 2024 nanti akan digabungkan dengan pemilihan bupati. Tantangannya luar biasa karena kontestasinya akan lebih kenceng menurut saya," ujar dia.
 
Dengan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana nanti bisa mengawasi pemilu 2024 bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, karena pengawasan yang sifatnya kolektif dan kolaboratif, tidak hanya pengawasan dari Bawaslu.

Sementara itu Pegiat Rumah Demokrasi Pemalang, Eko Kusworo Nugroho yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu memaparkan bagaimana memilih pemimpin yang baik dan mengajak untuk menolak segala bentuk politik uang.

"Pemilu itu untuk melahirkan pemimpin yang baik. Secara tidak langsung kita serahkan 'nasib' kita ke orang tersebut selama lima tahun. Makanya hati-hati," ujarnya, 
 
Untuk itu, ia menekankan jangan mau disogok dalam bentuk politik uang. Sebab, money politik dalam agama Islam itu diharamkan. Apalagi, Kabupaten Pekalongan terkenal dengan Kota Santri.
 
"Politik uang itu bentuk sogok, suap. Pekalongan Kota Santri. Suap itu jelas haram hukumnya. Yang memberi, menerima, bahkan yang menjadi perantara ikut berdosa," tandas advokat dan konsultan hukum alumni Unsoed ini.
 
Menurutnya, pada pemilu 2024 paling rawan masih pada politik uang. Jika itu berjalan, maka akan menghasilkan pemimpin yang tidak baik. Sebab, untuk mendapatkan pemimpin yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik.
 
"Bagaimana cara menuju untuk mendapatkan pemimpin yang baik? Salah satunya lihat rekam jejaknya," tandas dia.
 
Ia kembali menekankan untuk tidak asal memilih pemimpin, apalagi memilih pemimpin hanya karena transaksional atau money politik.
 
"Karena kita serahkan 'nasib' lima tahun kedepan. Kesannya sepele hanya nyoblos tapi dampaknya luar biasa. Kebijakan pemimpin akan menentukan hajat hidup kita," ujarnya.
 
Eko Kusworo Nugroho pun meminta agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Jangan golput.
 
"Jenengan salah milih ngaruh ke hidup kita. Jika pun berpikiran tidak milih kurang pas. Tidak milih, pemilu akan jalan terus. Jalan terbaik memilih orang terbaik. Masak diantara calon ndak ada yang baik," katanya.