Lompat ke isi utama
Berita
Bawaslu hadiri sidang putusan atau ketetapan oleh Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin (26/5/2025). Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menghadiri sidang putusan atau ketetapan oleh Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuh perkara tersebut yakni dengan nomor register 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan  
Bawaslu Sampaikan Keterangan dalam Sidang Lanjutan PHPU Pilkada 2024 di MK
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/5/2025).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan materi dalam Diskusi Publik Revisi Paket Rancangan Undang-Undang Pemilu di Kantor Partai Demokrat, Senin, (19/5/2025)
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, dalam redesain fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, perlu penguatan dasar hukum terhadap kewenangan pencegahan seperti: peringatan tertulis, instruksi perbaikan prosedural, sistem peringatan dini atau
Podcast Linggo Asri edisi ke-7 dengan narasumber Ayon Dinianto, Dosen hukum Tatanegara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang dipandu oleh Budi Nur Hadi Wibowo, S.IP., Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan
humas
Pekalongan, 14 Mei 2025 — Dalam upaya memperkuat literasi politik dan memperdalam pengawasan partisipatif, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan menggelar diskusi bertajuk “Refleksi dan Masa Depan Pemilu” melalui Podcast Linggo Asri.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan materi dalam diskusi Bersama media dengan tema Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang -Undang Pemilu dan Pemilihan, di Media Center Bawaslu, Kamis, (8/5/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu memiliki usul terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan.