Ilustrasi foto saat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menandatangani NPHD dengan pemerintah daerah setempat/Foto: Humas Bawaslu RI

Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurutnya, hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, KPU, dan Kemendagri pada Senin (30/3/2020) itu belum final.

Bawaslu tetap melakukan kerja pengawasan pemilu meskipun Pilkada Serentak 2020 telah disepakati ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, ada beberapa bentuk pengawasan penundaan pilkada yang kini masih dilakukan.

Bawaslu Gelar Rakor Penundaan Tahapan Pilkada via Vicon Bawaslu Kabupaten Pekalongan menggelar Video Conferensi (Vicon) dengan jajaran Panwaslu Kecamatan Senin (30/3). Vicon diikuti oleh 57 jajaran Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan mengikuti Video Konferensi bersama Bawaslu Jawa Tengah Pada hari Kamis (19/03/2020) bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Pekalongan.