Bawaslu Kabupaten Pekalongan Paparkan Program P2H Tahun 2026 Lewat Podcast Linggo Asri

Kajen – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan kembali menyapa masyarakat melalui program Podcast Linggo Asri dengan tema “Tahun 2026 Ada Program Apa?”, Rabu (14/1/2026). Podcast ini secara khusus membahas arah kebijakan dan program kerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Pekalongan di tahun 2026.

Podcast yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Bawaslu Kabupaten Pekalongan tersebut menghadirkan Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Budi Nur Hadi Wibowo, sebagai narasumber, dengan Sholawat Takbir Jagad Lanang, Staf P2H Bawaslu Kabupaten Pekalongan, sebagai host.

Dalam paparannya, Budi Nur Hadi Wibowo menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan memiliki lima divisi, salah satunya Divisi P2H yang memiliki peran strategis baik pada masa tahapan maupun non-tahapan pemilu.

“Divisi P2H ini salah satu divisi yang paling sibuk, baik di masa tahapan maupun non-tahapan. Pencegahan itu bagian dari proses preventif agar setiap tahapan pemilu maupun pemilihan bisa berjalan lebih baik dan tidak terjadi pelanggaran,” ujar Budi.

Fokus Pencegahan dan Pemutakhiran Data Pemilih

Memasuki tahun 2026, Divisi P2H akan memfokuskan salah satu programnya pada pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Menurut Budi, meskipun pemilu masih relatif lama, proses pemutakhiran data pemilih tetap harus dikawal secara serius.

“Walaupun pemilu masih lama, divisi pencegahan memiliki tugas penting untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU sudah sesuai prosedur, mekanisme, dan tata cara yang diatur,” jelasnya.

Ia menambahkan, Bawaslu akan melakukan langkah-langkah pencegahan seperti uji petik dengan turun langsung ke desa dan masyarakat untuk memastikan keabsahan data pemilih.

Penguatan Partisipasi Masyarakat

Selain pencegahan, Bawaslu Kabupaten Pekalongan juga akan terus memperkuat program partisipasi masyarakat (Parmas) sebagai tulang punggung pengawasan partisipatif.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus merangkul semua elemen masyarakat agar terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif,” tegas Budi.

Berbagai program akan dilanjutkan dan diperkuat, di antaranya Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, pembentukan komunitas Mandorojo Kawal Demokrasi, serta penguatan Saka Adiasta Pemilu bagi kalangan pelajar.

Menurutnya, pendidikan pengawasan partisipatif bertujuan menciptakan pemilih yang sadar demokrasi dan berani menolak praktik politik uang.

“Demokrasi itu mahal. Suara rakyat itu tidak bisa dirupiahkan. Satu suara petani dan satu suara pejabat nilainya sama,” ungkapnya.

Peran Strategis Kehumasan

Dalam bidang kehumasan, Budi menegaskan bahwa humas merupakan wajah lembaga yang berperan penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan kerja-kerja Bawaslu kepada publik.

“Tanpa humas, Bawaslu tidak akan dikenal masyarakat. Semua pegawai Bawaslu sejatinya adalah humas yang punya tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Ke depan, Divisi P2H juga akan mendorong peningkatan kapasitas kehumasan, termasuk produksi konten, publikasi kegiatan, dan literasi digital.

Imbauan kepada Masyarakat

Menutup podcast, Budi mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, termasuk melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data pemilih.

“Masyarakat yang merasa datanya belum sesuai atau mengalami perubahan kependudukan bisa menyampaikan melalui Posko Aduan PDPB Bawaslu, baik lewat media sosial maupun langsung,” ujarnya.

Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak takut melapor selama tujuannya baik dan sesuai aturan.

“Jangan takut. Selagi kita benar dan tujuannya baik, lakukan. Pelapor pelanggaran pemilu itu dilindungi undang-undang,” pungkasnya.

Podcast Linggo Asri ini menjadi salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk terus menghadirkan ruang edukasi publik dan memperkuat demokrasi partisipatif menuju pemilu yang lebih berkualitas.