Bawaslu Mengawal Demokrasi: Menjamin Hak Konstitusional di Pemilu 2024 dan Setelahnya

KAJEN-Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin setiap lima tahun sekali. Lebih dari itu, demokrasi adalah proses berkelanjutan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam proses ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran krusial, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga hak-hak konstitusional setiap peserta pemilu.

Dalam sebuah diskusi santai di podcast "Bawaslu Kabupaten Pekalongan Linggo Asri Keliling Menjaga Demokrasi," anggota Bawaslu RI, Bapak Toto Harono, S.H., mengupas tuntas proyeksi dan tantangan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Berikut adalah beberapa poin penting dari perbincangan tersebut.

Tujuan Mulia di Balik Penyelesaian Sengketa

Seringkali, sengketa pemilu dianggap sebagai keributan politik semata. Namun, Bawaslu melihatnya dari sudut pandang yang lebih mendasar: menjaga hak konstitusional para kandidat. Ketika hak seorang calon dirugikan, Bawaslu hadir untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan sesuai peraturan yang berlaku. Ini adalah fondasi penting untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan di rel yang benar.

Inovasi dalam Pengawasan Pemilu 2024

Salah satu terobosan signifikan dalam pemilu kali ini adalah perluasan objek sengketa. Jika dulu sengketa hanya bisa diajukan berdasarkan berita acara KPU, kini bahkan tanda pengembalian berkas pun bisa menjadi dasar sengketa jika terbukti merugikan peserta pemilu secara langsung. Langkah ini menunjukkan komitmen Bawaslu untuk lebih responsif dan melindungi hak peserta sejak dini.

Menyatukan Persepsi, Mencegah Sengketa

Perbedaan penafsiran peraturan sering menjadi sumber utama sengketa. Untuk mengantisipasi hal ini, Bawaslu proaktif melakukan pendampingan ke seluruh daerah. Dengan mengeluarkan surat edaran dan petunjuk teknis, Bawaslu berupaya menyatukan pemahaman di antara para penyelenggara pemilu. Tujuannya jelas: menciptakan pemahaman yang seragam untuk meminimalisir potensi konflik.

Integritas penyelenggara pemilu menjadi kunci. Norma hukum harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tanpa ditafsirkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Bawaslu: Pekerja Demokrasi, Bukan Sekadar Pekerja Pemilu

Tugas Bawaslu tidak berhenti saat pemilu selesai. Bapak Toto Harono menegaskan bahwa Bawaslu adalah "pekerja demokrasi," bukan hanya "pekerja pemilu". Di luar masa pemilu, tugas Bawaslu justru lebih berat. Mereka harus mengevaluasi pemilu yang telah usai, memonitor kebijakan para pemimpin terpilih, dan terus menerus mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi .

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemilu tidak hanya diukur dari kelancaran pelaksanaannya, tetapi apakah hasilnya membawa kesejahteraan bagi rakyat. Melalui perannya dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu berkomitmen untuk memastikan setiap tahap dalam proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil, demi mewujudkan cita-cita bangsa: masyarakat yang adil dan makmur.

simak selengkapnya di YouTUbe Bawaslu Kab Pekalongan: https://youtu.be/-E2QDgxHCRE