Dari Kerawanan ke Kepercayaan Publik: Bawaslu Jadikan Jawa Tengah Laboratorium Demokrasi Menuju 2029

SEMARANG – Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi strategis dalam politik nasional, juga menyimpan tantangan besar dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) bahkan menempatkan provinsi ini di posisi lima besar kategori kerawanan tinggi, terutama dalam aspek pemungutan dan penghitungan suara.

Namun, di balik tantangan itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai Jawa Tengah justru bisa menjadi laboratorium demokrasi menuju Pemilu dan Pilkada 2029 yang lebih berkualitas.

“Memang ada puluhan kasus serius saat pemungutan suara dan sejumlah gugatan hasil pemilu maupun pilkada. Tapi dari pengalaman itulah, kita belajar bagaimana membangun kelembagaan pengawasan yang lebih kokoh,” jelas Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam Forum Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Semarang, Kamis (21/8/2025).

Lolly menegaskan, beban kerja ganda akibat irisan tahapan Pemilu dan Pilkada, serta perbedaan rezim hukum yang masih berlaku, menjadi tantangan nyata bagi penyelenggara. Namun, di sisi lain, dinamika itu juga mendorong Bawaslu untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus memperluas ruang partisipasi publik.

Menariknya, capaian positif sudah terlihat. Berdasarkan survei Litbang Kompas, kepercayaan publik terhadap Bawaslu melonjak dari 62,3 persen pada Januari 2023 menjadi 81,6 persen pada Januari 2025. Lonjakan kepercayaan ini disebut tidak lepas dari keterbukaan informasi, strategi pencegahan, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

“Pencegahan partisipatif makin menguat. Rakyat kian berani melapor, artinya demokrasi partisipatif mulai berakar kuat. Inilah modal sosial yang harus kita rawat menuju 2029,” tegas Lolly.

Forum yang dihadiri mitra kerja Bawaslu tersebut akhirnya menegaskan satu pesan penting: Jawa Tengah bukan hanya daerah rawan, tetapi juga cermin optimisme tentang bagaimana demokrasi bisa terus tumbuh dari partisipasi rakyat, untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.