Integritas Hukum Jadi Pilar Demokrasi Sehat, Bawaslu Pekalongan Tekankan Peran Bersama

Pekalongan, 11 Maret 2026 – Integritas hukum menjadi fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Teguh Setiawan, dalam Podcast Ngabuburit Pengawasan Jilid 11 yang dipandu oleh Agus Salim, staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Dalam perbincangan tersebut, Teguh menjelaskan bahwa integritas hukum dalam konteks demokrasi merupakan konsistensi dalam menegakkan hukum secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Menurutnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

“Integritas hukum dalam konteks demokrasi adalah konsistensi dalam menegakkan hukum secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi,” jelas Teguh.

Ia menambahkan bahwa integritas hukum memiliki peran penting sebagai pondasi dalam sistem demokrasi. Tanpa adanya integritas, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar dan dapat merusak keadilan dalam kehidupan bernegara.

“Tanpa integritas hukum, demokrasi bisa menjadi sistem yang tidak adil dan kepercayaan publik akan menurun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan bahwa lemahnya integritas hukum akan berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bahkan dapat mengancam stabilitas demokrasi.

Selain itu, peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dinilai sangat krusial dalam menjaga integritas hukum. Teguh menekankan bahwa profesionalitas, independensi, dan transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

Di sisi lain, tantangan dalam menjaga integritas hukum juga tidak sedikit. Ia menyebut beberapa di antaranya seperti praktik korupsi, intervensi politik, lemahnya pengawasan, serta kurangnya transparansi dalam proses hukum. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta reformasi kelembagaan secara berkelanjutan.

Tak kalah penting, Teguh juga menyoroti peran masyarakat dalam mendukung demokrasi yang sehat melalui peningkatan kesadaran hukum. Menurutnya, masyarakat yang melek hukum akan lebih kritis, aktif, dan mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

“Integritas hukum adalah pondasi keadilan dan demokrasi, sehingga semua pihak harus bersama-sama menjaganya,” pungkasnya.

Melalui penguatan integritas hukum yang melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan secara sehat, adil, dan berkeadilan.