Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pengamanan Pilkada 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mohamad Tohir

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mohamad Tohir, menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Candi Tahun 2024-2025, yang digelar di Aula Mapolres Pekalongan pada tanggal 19 Agustus 2024.

KAJEN- Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mohamad Tohir, menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Candi Tahun 2024-2025, yang digelar di Aula Mapolres Pekalongan pada tanggal 19 Agustus 2024. Acara ini bertujuan untuk membahas persiapan pengamanan Pilkada 2024 di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya, Mohamad Tohir menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga integritas dan keadilan pemilihan. "Bawaslu bertugas untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan, serta menjaga netralitas dari seluruh pihak terkait, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri," ujarnya.

Tohir juga menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai langkah strategis dalam menghadapi Pilkada 2024, termasuk pembentukan pengawas adhoc sebanyak 342 orang yang terdiri dari 57 Panwaslu Kecamatan dan 285 Panwaslu Kelurahan/Desa. Pembentukan pengawas ini diharapkan dapat membantu mengawasi jalannya tahapan pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.

Lebih lanjut, Tohir memaparkan tantangan dan potensi kerawanan dalam Pilkada 2024. Berdasarkan data yang dihimpun dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, kerawanan pada Pilkada di Kabupaten Pekalongan tergolong dalam kategori sedang, terutama terkait hak memilih dan netralitas aparatur pemerintah. Dalam aspek hak memilih, masalah yang kerap muncul adalah pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih, serta pemilih yang tidak memenuhi syarat namun tercatat sebagai pemilih.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi potensi kerawanan ini. Beberapa langkah pencegahan yang dilakukan antara lain sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu, koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga netralitas aparatur pemerintah, serta imbauan langsung kepada penyelenggara pemilu.

Sebagai penutup, Mohamad Tohir menegaskan bahwa Bawaslu siap bekerja sama dengan seluruh pihak, termasuk Polri, dalam menjaga kondusivitas Pilkada 2024. "Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu," pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak lintas sektoral, termasuk jajaran kepolisian, TNI, serta perwakilan dari pemerintah daerah dan partai politik. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antar lembaga dapat terjaga untuk menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis di Kabupaten Pekalongan.

Humas Bawaslu Kab Pekalongan