Ngabuburit Pengawasan Jilid 10: Nilai-Nilai Spiritual Ramadan dalam Etika Pengawasan dan Demokrasi

Kabupaten Pekalongan — Bawaslu Kabupaten Pekalongan kembali menghadirkan podcast edukatif “Ngabuburit Pengawasan Jilid 10” dengan mengangkat tema Nilai-Nilai Spiritual Ramadan dalam Etika Pengawasan dan Demokrasi. Kegiatan ini dipandu oleh Sholawat Takbir Jagad Lanang selaku host dan staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan, serta menghadirkan narasumber Ayon Diniyanto, Dosen Hukum Tata Negara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam pembukaannya, host menyoroti tantangan demokrasi Indonesia yang tidak hanya berkaitan dengan sistem, tetapi juga nilai, integritas, dan kepercayaan publik. Hal ini diperkuat dengan rujukan kondisi demokrasi global yang menunjukkan perlunya penguatan aspek etika dalam praktik demokrasi, terutama melalui momentum Ramadan.

Ayon Diniyanto menjelaskan bahwa nilai-nilai spiritual Ramadan seperti kejujuran, keadilan, dan amanah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pengawasan pemilu dan kehidupan demokrasi.

“Puasa di bulan Ramadan sesungguhnya mengajarkan nilai keadilan, kejujuran, dan amanah yang sangat relevan dengan etika pengawasan dan demokrasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ibadah puasa tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Puasa itu tidak hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga bagaimana menjaga kejujuran, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak melukai orang lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ayon mengingatkan pentingnya menjalankan tugas secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, pengawasan yang hanya dilakukan secara prosedural tanpa nilai etika akan kehilangan makna dan tidak memberikan keadilan yang sesungguhnya.

“Kalau pengawasan hanya dilakukan secara prosedural tanpa substansi, maka keadilan tidak akan benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas berbagai persoalan yang masih berulang dalam pemilu, seperti konflik kepentingan dan politik uang. Ayon menilai bahwa permasalahan tersebut tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga struktural, sehingga membutuhkan perbaikan regulasi serta komitmen bersama untuk menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya demokrasi yang berintegritas melalui partisipasi aktif dan kesadaran hukum. Edukasi politik yang tidak hanya menekankan larangan, tetapi juga menghadirkan solusi, dinilai menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Pekalongan berharap nilai-nilai spiritual Ramadan tidak berhenti pada aspek ibadah personal, tetapi juga mampu memperkuat etika pengawasan dan kualitas demokrasi, sehingga tercipta sistem yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.