Refleksi Penyelesaian Sengketa Pemilu: Kupasan Santai di Podcast #5 Linggo Asri
|
KAJEN - Bawaslu Kabupaten Pekalongan kembali hadir dengan Podcast Linggo Asri edisi kelima bertajuk “Season Ngabuburit Pengawasan: Refleksi Penyelesaian Sengketa”. Dalam episode ini, Teguh Setiawan, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pekalongan, berbagi cerita bersama host Lukmanul Hakim.
Bedanya Sengketa di Bawaslu dan MK
Podcast ini membuka wawasan soal perbedaan sengketa di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu lebih banyak menangani sengketa proses, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan. Sementara di MK, yang dipersoalkan biasanya adalah sengketa hasil, misalnya perselisihan suara atau penetapan calon terpilih.
Jenis Sengketa yang Ditangani Bawaslu
Mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, ada empat jenis sengketa yang bisa ditangani Bawaslu. Dua di antaranya yang paling sering muncul di Kabupaten Pekalongan adalah:
- Sengketa Penyelenggara dan Peserta (PS PP) — Sengketa ini melibatkan KPU atau Bawaslu dengan peserta pemilu (parpol atau pasangan calon), biasanya terkait keputusan yang dianggap merugikan peserta.
- Sengketa Antar Peserta (PS AP) — Sengketa antar peserta pemilu, seperti partai politik, paslon, atau tim kampanye. Contoh yang sering terjadi adalah pemasangan APK di lokasi terlarang.
Proses Penyelesaian Sengketa
Setiap sengketa punya mekanisme dan durasi penyelesaian yang berbeda:
- PS AP (sengketa antar peserta) — Diselesaikan secepat mungkin, bahkan di tempat kejadian, dengan berita acara. Waktunya maksimal 3 hari.
- PS PP (sengketa penyelenggara dan peserta) — Proses lebih panjang, maksimal 12 hari kerja. Melalui tahapan mediasi, adjudikasi (musyawarah tertutup/terbuka), hingga pembacaan keputusan.
Pengalaman Bawaslu Kabupaten Pekalongan
Menurut Teguh Setiawan, Bawaslu Kabupaten Pekalongan berhasil meminimalisir sengketa di Pemilu 2024 berkat pengawasan dan pencegahan yang baik.
Menariknya, tidak ada sengketa di Pemilu 2024. Sementara di Pemilihan 2024, sempat ada sengketa PS AP di Desa Siwalan, tapi berhasil diselesaikan cepat oleh Panwascam. Beberapa kasus lain soal APK di kecamatan juga bisa ditangani secara preventif dengan pemindahan APK yang melanggar aturan.
Pencegahan adalah Kunci!
Podcast ini menutup obrolan dengan menegaskan pentingnya pencegahan dan pengawasan dini agar pemilu tetap jujur, adil, dan bermartabat. Bawaslu Kabupaten Pekalongan terus berkomitmen memperkuat pengawasan dan edukasi pemilih agar sengketa bisa dicegah sejak awal.
Penasaran lebih dalam? Yuk, dengerin langsung Podcast #5 Linggo Asri di kanal resmi Bawaslu Kabupaten Pekalongan!
Humas Bawaslu Kab Pekalongan
