Bawaslu Serius Libatkan Pramuka sebagai Pengawas Partisipatif Pemilu

KAJEN– Bawaslu Kabupaten Pekalongan terus memperluas basis pengawasan partisipatif dengan menggandeng generasi muda. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang melibatkan anggota Pramuka Penegak se-Kabupaten Pekalongan, Senin (15/6/2026).

Puluhan anggota Pramuka memenuhi Aula Sanggar Pramuka Kabupaten Pekalongan sejak pagi. Jika biasanya mereka belajar tentang tali-temali, sandi morse, atau keterampilan kepramukaan lainnya, kali ini para peserta diajak mengenal lebih dekat dunia demokrasi, kepemiluan, dan pentingnya pengawasan dalam setiap proses demokrasi.

Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam menyasar kalangan Pramuka sebagai mitra strategis pengawasan partisipatif. Dengan karakter disiplin, peduli, dan bertanggung jawab yang dimiliki anggota Pramuka, Bawaslu menilai mereka memiliki potensi besar untuk menjadi agen pengawas demokrasi di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiudin, mengajak para peserta untuk meningkatkan literasi politik dan kepemiluan sejak dini. Menurutnya, kehidupan masyarakat sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh para pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu.

“Di seluruh dunia segala aspek yang mengatur diri kita atau urusan publik selalu saja terkait dengan pemilu. Karena pemilu itu adalah memilih pemimpin memilih orang yang akan menduduki jabatan publik, pejabat tersebut akan bisa mengambil keputusan kebijakan yang itu keseharian kiuta sangat erat. Misalnya anggaran pramuka biasanya dapat hibah itu berapa itu diambil oleh pejabat yang dipilih oleh kita melalui pemilu.” Jelas Rofi. 

Rofiudin menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan fair. Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi salah satu cara mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilu.

“Di tengah proses pelaksanaan pemilu itulah kita memastikan pemilu harus dilakukan secara jujur, adil, dan fair. Jika tidak jurdil, maka ada potensi kecurangan dalam berbagai bentuk yang dapat mencederai kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu,” ujar Rofiudin.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mohammad Tohir, mengaku bangga melihat antusiasme para anggota Pramuka yang bersedia meluangkan waktu untuk belajar tentang demokrasi dan kepemiluan.

Menurutnya, masa non-tahapan pemilu merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai nilai-nilai dasar demokrasi, aturan kepemiluan, serta pentingnya peran pengawasan sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan partisipatif menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, kami mengajak generasi muda, termasuk anggota Pramuka, untuk mulai memahami aturan main dan nilai-nilai demokrasi sejak sekarang, sehingga ketika tahapan pemilu dimulai mereka sudah siap menjadi bagian dari pengawas partisipatif,” jelas Tohir.

Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga datang dari Sekretaris Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Pekalongan, Kak Sugianto. Ia menyambut baik kolaborasi antara Bawaslu dan Pramuka yang dinilai mampu memberikan wawasan baru bagi anggota Pramuka di luar kegiatan kepramukaan pada umumnya.

Menurutnya, ruang pembelajaran bagi anggota Pramuka semakin luas, termasuk dalam bidang demokrasi dan kepemiluan. Ia pun mengajak para peserta untuk terus mengembangkan kapasitas diri serta bergabung dalam Saka Adhyasta Pemilu, wadah pembinaan kepramukaan yang berfokus pada pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Melalui kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif ini, Bawaslu Kabupaten Pekalongan berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya menjaga integritas demokrasi. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya kalangan Pramuka, pengawasan pemilu diharapkan tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, tetapi menjadi gerakan bersama dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.